Kamis, September 19Terus Membangun Bangsa

SEJARAH

Wilayah Seluma yang terbentang dari Babatan sampai ke Muara Marasdikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1873. Mereka menamai wilayah pemerintahan dengan Onder Afdeeling Seloema dan ibukotanya Tais. Pada tanggal 28 Maret 1910 atas perintah Asistent Resident Benkoelen, yaitu J .Walland, diadakan permufakatan besar antara Controleur dengan para pemuka adat, pemuka agama dan para kepala marga untuk menentukan aturan wilayah (undang-undang) mengenai adat lembaga wilayah Seluma, akan tetapi keputusan permufakatan tersebut banyak ditentang oleh masyarakat. Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 1911, permufakatan besar digelar kembali dengan keputusan bahwa hasil permufakatan tanggal 28 Maret 1910 dibatalkan dan diganti dengan hasil permufakatan tanggal 3 Maret 1911 yang dinamakan “Oendang-Oendang Adat Lembaga Onder Afdeeling Seloema”, kemudian disahkan dengan Besluit Resident Nomor 444 dan ditetapkan Tais sebagai ibukotanya.

Dalam catatan peijalanan panjang sejarah, bangsa Indonesia telah beberapa kali dijajah oleh bangsa lain, dengan menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara termasuk daerah Seluma. Pada masa kolonial Inggris, di wilayah daerah Seluma dibangun jalan sepanjang pantai dari Pelabuhan Pulau Baai menuju Maras melalui Kuala Ngalam, Kuala Seluma, Kuala Pasar Talo, Kuala Muara Mati (Tedunan) dan Muara Maras.

Pada tahun 1942, Pemerintah Balatentara Dai Nippon masuk ke wilayah Onder Afdeeling Seloema. Mereka kemudian mengganti nama pemerintahan Seloema dengan nama Gun Seloema, sedangkan kepala pemerintahannya disebut Gun Cho dan ibukotanya tetap di Tais.

Sebagaimana di daerah lain di Indonesia, kendatipun hanya dengan berbekal peralatan persenjataan seadanya, para pahlawan pejuang di daerah Seluma juga tidak pernah berhenti berjuang untuk membebaskan daerahnya dari kekuasaan para penjajah. Di daerah Seluma sendiri, dari sekian banyak pahlawan pejuang yang menghabiskan waktu hidupnya hanya untuk sebuah perjuangan, salah satu diantaranya adalah Kenadi.

Untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa kepahlawanan para pahlawanyang pernah berjuang untuk mengambil kembali hak azazi sebagai bangsa yang merdeka dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, termasuk daerah Seluma, telah dibangun Monumen Perjuangan di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja.

a. Marga Semidang Bukit Kabu, Marga Andalas, dan Marga Air Periukan (dalam wilayah Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Air Periukan).

b. Marga Semidang Bunga Emas, Marga Ngalam, Marga Anak Pangi dan Marga Kota Padang (dalam wilayah Kecamatan Seluma).

c.  Marga Hulu Talo, dan Marga Hilir Talo (dalam wilayah Kecamatan Talo, Ilir Talo dan Ulu Talo).

d.  Marga Semidang Alas (dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas)

e.  Marga Semidang Alas Maras (dalam wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras).

Sebagai tindak lanjut dari keinginan membentuk Kabupaten tersebut, seusai pelaksanaan Pemilihan Umum pada tahun 1955, masyarakat Seluma kembali mengirimkan wakil-wakilnya, mereka adalah Muhamad Dali Nasrun dan Chatam Ralib, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR), merangkap anggota Badan Pemen’ntahan Harian (BPH). Namun dengan adanya ketetapan Gubemur Militer Sumatera Selatan Nomor Gb/30/1950 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat H Bengkulu Selatan, maka harapan tersebut menjadi kandas.

Tahun 1966, peijuangan untuk membentuk daerah otonomi baru Kabupaten Seluma kembali dilakukan tokoh masyarakat setelah merasakan ketidakseimbangan pemerataan pembangunan. Tahun 1967, harapan untuk menjadi daerah otonomi baru Kabupaten Seluma kembali tumbuh setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu.

Tahun 1974, kondisi daerah dianggap belum memungkinkan untuk dimekarkan, terutama setelah keluarnya Undang-undang Nomor 5 T ahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah.

Setelah perjuangan yang panjang, akhirnya pada tanggal 24 November 1999, komponen tokoh masyarakat daerah Seluma berkumpul di Bengkulu untuk mengadakan musyawarah mengenai kemungkinan terbentuknya Kabupaten Seluma sesuai dengan dasar hukum yang tertuang pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Adanya era reformasi telah memberikan peluang untuk terbentuknya daerah otonomi Kabupaten Selmna yang ditandai dengan lahimya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Seluma dan Kaur yang selama berpuluh-puluh tahun hanyalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, secara de facto dan de jure sudah disahkan menjadi Kabupaten.